Gresik, TelusuR.ID –
Bertempat di depan gedung DPRD Kabupaten Gresik, massa dari berbagai kumpulan elemen masyarakat melakukan demo di depan gedung DPRD, Kamis 24/10/2024. Massa aksi yang terdiri dari Forum Kota (Forkot) dan Gerakan Menolak Lupa (Gepal) meminta anggota dewan memanggil PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca tragedi kebakaran. Juga terkait serapan tenaga kerja lokal, dan CSR untuk transparasi.
Menurut kordinasi aksi Haris Sof Wanul Faqih dari Forum Kota ( Forkot ) menuntut agar DPRD memfasilitasi PTFI untuk prioritas tenaga kerja local, investigasi transparasi dan akuntabel, meningkatkan standar keamanan dan keselamatan, keterbukaan komunikasi dengan masyarakat dan penghentian pengunaan tenaga kerja ekspatriat.
“Pasca kebakaran hingga sekarang belum ada publikasi dampak, padahal semua telahenunggu. Sehingga menjadi dampak keresahan masyarakat, baik dalam lingkungan kerja maupun yang tinggal di desa stempat.”ujarnya.
Sedangkan dari aliansi gerakan penolak lupa ( Gepal ) Abdul Wahab mengatakan, bahwa masih banyak tenaga kerja berasal dari luar Gresik bisa diterima sebagai pekerja disana (PTFI). Seperti, Lamongan, Bojonegoro, Tuban hingga Cepu, sedangkan dari Gresik, terkesan terabaikan. Padahal sudah ada Perda, yang mewajibkan tenaga lokal punya jatah 60 persen.
“Tuntutan ke DPRD, meminta pihak PT Freeport Indonesia maupun pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integerited Port (JIIPE) segera memenuhi tuntutan, juga mempertanyakan terkait ancaman keselamatan dan lingkungan dampak dari aktifitas Smelter. Pasca, tragedi kebakaran pabrik asam sulfat PTFI.”ungkapnya.
Sebab kebakaran terjadi pabrik asam sulfat, bukan hanya kecelakaan teknis biasa. Di tengarai ada indikator serius lemahnya standard keselamatan dan tata kelola industri. Menunjukan perusahaan meremehkan resiko, bisa mengancam kesehatan warga maupun pekerja disana PTFI.
Sebagai tambahan informasi berikut kutipan Tuntutan Massa aksi demo : kami dari Forum Kota (Forkot) dan Gerakan Menolak Lupa (Gepal) Gresik mengajukan beberapa tuntutan mendesak:
- Prioritaskan Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Pemerintah dan Freeport wajib mengutamakan rekrutmen bagi tenaga kerja lokal Gresik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menekan angka pengangguran.
- Investigasi Transparan dan Akuntabel Kami menuntut transparansi dalam investigasi kebakaran smelter dan publikasi hasil investigasi secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen.
- Tingkatkan Standar Keamanan dan Keselamatan Manajemen Freeport harus memperketat standar keamanan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Keselamatan pekerja dan msyarakat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan perusahaan.
- Keterbukaan Komunikasi dengan Masyarakat Freeport harus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat lokal, memberikan informasi berkala, dan mendengarkan aspirasi warga untuk menghindari konflik sosial di masa depan.
- Penghentian Penggunaan Tenaga Kerja Ekspatriat Kami menolak kehadiran tenaga kerja asing yang menggeser posisi warga lokal. Smelter ini dibangun di tanah Indonesia dan harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal, bukan sumber keuntungan eksklusif bagi pihak asing
Sementara Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan, bahwa segera menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa. Untuk memanggil pihak terkait, dan juga pengelola KEK JIIPE maupun PT Freeport Indonesia. Untuk hering, mengurai persolan, di recanakan dilakukan pada pekan depan.
“Setelah ini Sekwan membuat dan mengirim surat ke terkait, elemen masyarakat juga pengelola KEK JIIPE maupun PT Freeport Indonesia. Jika nanti tidak hadir, maka bersama elemen masyarakat akan turun kejalan bersama melakukan ujuk rasa.”ucapnya.
