JOMBANG, TelusuR.ID – Calon Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, melakukan kunjungan ke lima desa, yaitu Jombok, Megaluh, Wuluh, Kedungmlati, dan Watudakon, sebagai bagian dari kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2024. Sumrambah menargetkan untuk mengunjungi 306 desa selama masa kampanye. Menurutnya, kunjungan ke beberapa desa ini merupakan upaya calon wakil bupati petahana tersebut untuk tetap terus dekat dengan masyarakat di tingkat bawah.
“Sambung roso (silaturahmi) seperti inilah yang harus terus kita tanam dan jalankan, supaya keberadaan pemerintah bisa terasakan oleh masyarakat,” kata Sumrambah, Sabtu (28/9/2024).
Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pentingnya memperbaiki tiga masalah utama di Jombang: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sumrambah berjanji untuk memaksimalkan fasilitas layanan kesehatan, sehingga warga Jombang dengan KTP lokal dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis, meskipun tidak memiliki KIS.
“Supaya kalau di rumah sakit, punya KIS atau tidak punya, asal punya KTP Jombang bisa gratis,” ujar Sumrambah.
Pada periode sebelumnya, Pemkab Jombang telah berhasil meng-cover hampir 70 persen biaya fasilitas kesehatan. Pada Agustus 2024, kepesertaan BPJS kesehatan di Jombang mencapai 97,85 persen dengan tingkat keaktifan 70 persen, dan tidak ada tunggakan iuran. Jombang juga mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama.
Melihat hasil tersebut, dia percaya bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah dibangunnya bersama Cabup Mundjidah, ke depannya bisa segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Jombang.
Perlu diketahui, penghargaan UHC memiliki 3 kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Untuk Kabupaten Jombang, saat ini masih berada di kategori terendah, yakni Pratama.
Demi mencapai kategori tertinggi, tingkat keaktifan dari penerima BPJS diharuskan berada diatas 80 persen.
“Ketika itu, sudah 68 persen keseluruhan yang di cover oleh pemerintah daerah, kurang sedikit jaminan kesehatan nasional bisa menyeluruh,” ungkapnya.
Sumrambah berharap program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan bersama Cabup Mundjidah dapat menjangkau seluruh masyarakat Jombang. Tantangan selama periode sebelumnya termasuk alokasi besar-besaran untuk penanganan Covid-19, yang menyebabkan perlambatan dalam eskalasi JKN.
Adapun alasan di balik melambatnya eskalasi JKN pada kepemimpinan sebelumnya, Sumrambah mengaku hal tersebut dikarenakan Covid-19 yang memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara besar-besaran di banyak lini sekaligus.
“2021-2022 dana kita tergerus Covid-19, 2023 sudah mulai membaik, tapi kepemimpinan sudah diujung,” pungkasnya.
Pada kunjungannya ke beberapa desa tersebut, Sumrambah yang didampingi sang istri Wiwin Isnawati Sumrambah, Ketua PAC PDI Perjuangan, dan tim pemenangan, mengakomodir dan mendata berbagai keluhan yang di sampaikan masyarakat. (thil)
