JOMBANG, TelusuR.id – Seluruh Komisi DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah tujuan di DIY dan Jawa Tengah.
Kegiatan kunker DPRD Jombang itu, juga sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (Bamus).
Para wakil rakyat itu membahas terkait bahas dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata dan pemenuhan hak asuh Anak. Komisi A melakukan kunker ke Kabupaten Kulonprogo untuk membahas kebijakan dunia usaha.
“Kunker kami prioritaskan ke DPRD Kulonprogo, dengan fokus mengkaji kebijakan dunia usaha. Dari paparan yang kami dapat, iklim dunia usaha di sana sangat luar biasa,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, Senin, (26/2/2024).
Ia menjelaskan, salah satu indikator iklim usaha di Kulonprogo yang sangat luar biasa yakni terciptanya korelasi antara pengusaha besar dengan UMKM. Pemicunya tak lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT) bisa menjadi mediator.
“Dari kacamata DPRD di sini (Kulonprogo,red), DPMT bisa menjadi mediator. Dalam artian antara pengusaha besar dengan UMKM, sehingga tercipta kepedulian,” ucapnya.
Sedangkan Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker ke Kabupaten Sragen terkait pendistribusian pupuk subsidi. Mengingat, saat ini jumlah pupuk subsidi dari pusat untuk Jombang mengalami penurunan yang cukup banyak.
Sementara, Komisi C melakukan kunker ke Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul. Studi wilayah dilakukan untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.
Studi wilayah sendiri dilakukan, untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.
”Gunungkidul terbukti dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Salah satu penyebabnya, adanya dukungan dari semua pihak,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda.
Aktifnya bupati, lanjut Huda, melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen agar mendapatkan bantuan khusus keuangan (BKK).
”Kunci sukses Gunungkidul dalam memaksimalkan semua potensi wisata, yakni insfrastruktur jalan. Untuk mewujudkan hal itu, bupati melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen,” lanjutnya.
Sedangkan Komisi D DPRD Jombang, melakukan kunker ke Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Para wakil rakyat membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak. Mulai dari pencegahan pernikahan dini agar tidak semakin banyak.
”Harus assesment, pendampingan terkait dengan masalah-masalah kasus anak-anak. Terutama masalah hamil di luar nikah dan sebagainya,” terang Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati.
Erna memaparkan, karena Kabupaten Jombang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Nindya.
”Ini harapan kita memang semua anak yang ada di Kabupaten Jombang harus terpenuhi haknya,” pungkasnya
