JOMBANG, TelusuR.ID – Bupati Jombang Munjidah Wahab sudah mengundurkan diri. Langkah ini ditempuh sebagai persyaratan maju menjadi Bacaleg pada pemilu 2024. Sekalipun begitu, Bupati masih bekerja seperti biasa sampai penetapan dari Kemendagri turun.
Sebelum itu, tepatnya pada 3 bulan silam, Bupati tercatat telah mengukir satu prestasi hebat. Ia terbukti mampu meyakinkan Pemerintah Pusat untuk menggerojok proyek fisik di kota santri. Tidak tanggung-tanggung, nilainya tembus Rp 107 milyar. Angka ini tercatat yang paling besar dalam 5 tahun terakhir.
Hebat. Karena dibanding Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, jatah untuk Jombang tergolong paling jumbo. Kecuali Banyuwangi dengan kucuran sebesar Rp 40 milyar, sejumlah daerah lain seperti Tulungagung, Kediri, Lamongan dan Lumajang, hanya mengantongi dikisaran angka Rp 20 milyar.
Seorang Sumber menyebut, besarnya sokongan APBN untuk Jombang tidak lepas dari bobot ketokohan seorang Munjidah Wahab dikancah nasional. Penilaian ini dilatari sejumlah asalan yang bermuara pada satu label bahwa Jombang memang istimewa.
Diantara alasan itu adalah soal munculnya angka Rp 107 milyar. Pada poin ini, tegas Sumber, pihaknya belum melihat ada kekhususan dari Pemkab Jombang yang membuatnya layak mendapatkan proyek jumbo. “Saya melihat besarnya sokongan APBN tidak terkait dengan prestasi tertentu, “ujarnya.
Sebaliknya, sambung Sumber, hal itu terjadi lebih karena bobot ketokohan dan kharisma seorang Munjidah Wahab memang kuat. Pada poin ini, lanjut Sumber, Ketua DPW PPP Jatim ini dinilai punya posisi tawar cukup kuat di panggung politik praktis. Dan itu menjadikan mantan Ketua Umum PPP tak berkutik.
Adalah Suharso Monoarfa, mantan Ketua Umum PPP yang lengser pada 2022 namun tetap menjabat Menteri PPN/Bappenas hingga kini. Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 3 Tahun 2023, Menteri PPN/Bappenas mengantongi peran cukup vital dalam menentukan angka sokongan untuk daerah.
“Jadi keistimewaan itu lebih karena Munjidah Wahab dan Suharso Monoarfa adalah sama-sama petinggi partai berlambang Kakbah. Kekhususan seperti ini tidak mungkin dimiliki Kabupaten/Kota lain yang bukan bagian dari PPP, “ujarnya.
“Apapun itu, capaian ini harus diapresiasi. Bahkan saya tidak yakin Jombang dapat kucuran jumbo jika bupatinya bukan Munjidah Wahab. Sebagai pemimpin, Bupati sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, pelaksanaan proyek jangan sampai menuai masalah, “tegasnya.
2 Kontraktor Besar Jombang Nyungsep
Sokongan APBN sebesar Rp 107 milyar akhirnya dialokasikan untuk preservasi jalan di 2 titik. Yakni ruas Kabuh-Tapen sepanjang 8000 meter dengan pagu Rp 65 milyar, serta ruas Sumbergondang-Ploso sepanjang 5000 meter dengan pagu sebesar Rp 42 milyar.
Pada proses tender yang diikuti sekitar 80 peserta itu, 2 kontraktor besar asal Jombang nampaknya tidak cukup kompetitif untuk memenangi persaingan. Padahal keduanya biasa mengerjakan proyek fisik diatas Rp 50 milyar. Mereka adalah PT Asri Karya Putra Perkasa dan PT Sinar Abadi Citra Sarana.
Sebaliknya, proyek preservasi jalan Kabuh-Tapen dimenangkan PT Rama Andi Pratama asal Bekasi dengan nilai kontrak sebesar Rp 58.546.845.024,34, sedang proyek preservasi jalan Sumbergondang-Ploso dimenangkan PT Tripalindo Trans Mix asal Surabaya dengan nilai kontrak Rp 35.369.446.505,08.
Saat ini kedua proyek sudah memasuki tahap awal pekerjaan. Baik ruas Kabuh-Tapen maupun Ruas Sumbergondang-Ploso, keduanya sedang dalam tahap pengerjaan TPJ (Tembok Penahan Jalan). Pantauan lapangan menunjukkan progresnya belum menyentuh 50 persen.
Secara keseluruhan, proyek APBN ini dimaksudkan untuk mendulang kesiapan kawasan utara Brantas sebagai icon industri. Topik besarnya adalah soal interkoneksi jalan penopang industri. Dalam kaitan itu, Dinas PUPR Jombang juga melangsungkan proyek serupa dikawasan pasar Tapen dengan pagu Rp 6,5 milyar. (din)
