JOMBANG, TelusuR.ID – Salah satu Sekolah Tingkat Menengah Atas di Jombang diduga memberlakukan tarif SPP kepada siswa. Besarannya mencapai Rp 150 ribu per bulan. Dari informasi yang dihimpun, pihak sekolah disebut mematok ketentuan uang SPP harus dibayar 6 bulan sekaligus. Yaitu dilakukan diawal semester.
Hanya saja, nominal SPP yang mestinya tembus Rp 900 ribu itu, ternyata di kwitansi pembayaran hanya muncul angka Rp 750 ribu. “Ada potongan SPP satu bulan, yaitu Rp 150 ribu. Sehingga nominal yang harus dibayar tinggal Rp 750 ribu, “tutur Sumber seraya menunjukkan bukti pembayaran berupa kwitansi warna kuning.
Dituturkan Sumber, besaran uang SPP sebesar Rp 150 ribu per bulan itu berlaku bagi seluruh siswa. Yakni dari siswa baru kelas X hingga siswa kelas XII. Mekanisme pembayaran disediakan 2 pilihan. Bisa melalui bagian TU sekolah, atau dilakukan dengan cara transfer ke rekening khusus yang belakangan diduga milik Komite Sekolah.
Untuk pembayaran lewat loket TU, setiap siswa diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi warna kuning. Menariknya, dibagian pojok kiri atas kwitansi, tertera logo beserta tulisan Bank Rakyat Indonesia. Juga, pada kolom isian bertuliskan tujuan penyetoran, terdapat kalimat berbunyi “SPP Semester Genap”.
Belum diketahui, kenapa pada slip bukti pembayaran SPP tertera logo beserta tulisan Bank Rakyat Indonesia. Apakah ini berarti sekolah tersebut menjalin kerjasama dengan BRI? Jika itu benar, lalu kenapa pada loket TU tidak ada pegawai BRI? Juga, kenapa pada kolom tandatangan Teller tidak muncul nama petuga BRI?
Hingga berita ini ditulis, Selasa (26/9/2023), konfirmasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia belum berhasil dikantongi. Ketika hal ini ditanyakan kepada Kepala Sekolah melalui pesan whatsapp, Selasa (19/9/2023), yang muncul hanya sepenggal kalimat kecil. “Monggo langsung ke Komite Sekolah, “tulisnya.
Selang satu hari setelah itu, yaitu Rabu (20/9/2023), Ketua Komite Sekolah yang dikonfirmasi melalui chat WhatsApp sama sekali tidak memberikan respon. Padahal dari sejumlah pertanyaan yang dikirim pada pukul 11.11 hingga pukul 11.16 itu, nampak sudah centang biru atau pesan sudah dibaca.
Pada menit berikutnya, yakni pukul 11.20 hingga 11.23, pertanyaan yang sama dikirimkan kepada Sekretaris Komite Sekolah. Kali ini pertanyaan berbuah jawaban. Hanya saja, jawaban yang dikirim terkesan tidak fokus dan cenderung menghindar dari topik permasalahan.
“Perasaan ini sudah saya jelaskan. Mau dijelaskan gimana lagi…”nadanya bertanya balik. Media ini lantas mempertegas untuk apa siswa dipungut biaya administrasi sebesar Rp 750 ribu? (Sebagai catatan, pihak sekolah tidak pernah menyebut istilah SPP, tetapi melalui group WhatsApp wali murid, pembayaran tersebut diberi istilah uang administrasi).
“Semua itu sudah saya jelaskan di rapat wali murid yang dihadiri oleh ortu murid & pihak2 lain termasuk media. Ini dulu sudah dimuat di teman2 media pas rapat semua wali murid, coba pean cek/liat di media tmn2…”tulisnya, Rabu (20/2023), pukul 11.40.
Pernyataan ini dibantah oleh Sumber yang merupakan paman dari salah satu siswa. Menurutnya, tidak benar ada rapat wali murid yang menyetujui pembayaran administrasi sebesar Rp 750 ribu. “Tidak benar disebut ada rapat wali murid. Yang terjadi, kami tiba-tiba diminta bayar tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, “ujarnya.
Dituturkan Sumber, sebenarnya yang paling dikeluhkan wali murid terkait pembayaran uang administrasi sebesar Rp 750 ribu adalah soal tidak adanya pemberitahuan sebelumnya. “Jika ada rapat wali murid atau ada sosialisasi sebelumnya, maka kami bisa nabung dari jauh hari, “tegasnya. (din)
