JOMBANG, TelusuR.ID – Aneh. Sejumlah kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang tahun 2023 yang sebelumnya diketahui muncul pada sirup LKPP, hari ini tiba-tiba lenyap. Belum diketahui, raibnya data dari lapak lembaga otoritas itu disebabkan apa. Juga, belum diketahui sejak kapan persisnya data itu hilang.
Secara umum, data yang hilang.berkaitan dengan pos tunjangan Dewan. Mulai tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan representatif, tunjangan reses, tunjangan operasional pimpinan dewan, dan seterusnya.
Seorang Sumber menyebut, hilangnya data tunjangan DPRD dari lapak sirup LKPP diduga sebagai bentuk pengamanan dari upaya kontrol dan sikap kritis sejumlah elemen masyarakat, terutama pegiat jurnalistik dan LSM.
Sebelumnya, sejumlah LSM seperti GeNaH (Generasi Nasional Hebad) pimpinan Hendro Suprasetyo, kemudian FRMJ (Forum Rembug Masyarakat Jombang) pimpinan Joko Fatah Rokhim, serta Aliansi LSM Jombang yang merupakan gabungan LSM KOMPAK, LSM Almatar, LSM Pospera, dan LPK RI BAI, tercatat cukup getol menyorot dana tunjangan DPRD.
Bahkan LSM GeNaH sampai saat ini masih dalam upaya menempuh mekanisme KIP (Komisi Informasi Publik) di Surabaya. Hal ini dilakukan karena Setwan dan BPKAD memilih “menolak” memberikan keterangan soal kegiatan appraisal tunjangan perumahan DPRD Jombang tahun 2021 yang disinyalir menyedot pagu Rp 100 juta.
Tidak hanya menolak, kedua instansi Pemkab ini bahkan sempat berbeda sikap atas berlangsungnya kegiatan appraisal. BPKAD menyebut appraisal dilakukan oleh Sucofindo, sementara Setwan menyebut appraisal lain. Hal ini mendorong GeNah melayangkan aduan ke Komisi Informasi Publik.
“Tidak masalah mereka tidak bersedia memberikan data appraisal. Itu hak mereka. Karenanya, kita tempuh saluran lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang pasti, setelah data appraisal didapat, ranah gugatan akan kita tempuh untuk memastikan angka tunjangan perumahan dewan tidak kemahalan. Itu saja, “papar Hendro.
Terkait tindakan menghapus data APBD pada sirup LKPP 2023, seorang Sumber menyebut, tindakan seperti itu dinilai kuno. Karena harapan agar publik tidak tahu yang terjadi dengan dapur Sekretariat Dewan, dipastikan akan sia-sia. Bahkan lebih dari itu, Sekwan bisa terancam menabrak ketentuan LKPP.
Karena ketentuannya, tegas Sumber, setiap kegiatan APBD wajib dipublis di lapak sirup LKPP paling lambat 31 Maret pada setiap tahun anggaran berjalan. “Justru yang dilakukan Sekwan malah sebaliknya. Kegiatan yang sebelumnya sudah dipublis dilapak sirup, hari ini malah dihapus, “ujarnya.
Merujuk data sirup LKPP 2023, saat ini kegiatan APBD Sekretariat DPRD Jombang hanya menyisakan 182 kegiatan penyedia, serta 52 kegiatan swakelola. Untuk kategori penyedia dalam swakelola tidak ada perubahan alias kosong.
Total pagu anggaran untuk 182 kegiatan penyedia dan 52 kegiatan swakelola hanya menembus kisaran Rp 29 milyar. Sementara DPA Sekretriat DPRD Jombang tahun 2023 jatuh di angka Rp 75 milyar atau tepatnya Rp 75.208.954.381.
“Dengan demikian hampir 60 persen anggaran Sekretariat DPRD Jombang tidak dipublis dilapak sirup LKPP 2023. Salah satunya ya karena pos tunjangan dewan ditarik dari peredaran. Pertanyaannya, apa alasan Setwan melakukan itu? Apakah ini yang disebut SOP? “ujarnya. (din)
