JOMBANG, TelusuR.ID – Ini bukan peristiwa tragedi kemanusiaan tahun 1985 yang dikenal dengan istilah Petrus (Penembak Misterius), tetapi ini hanya soal remeh temeh urusan belanja uang negara yang seharusnya berjalan wajar dan terbuka.
Namun yang terjadi sungguh diluar dugaan. Untuk beberapa pendalaman informasi yang sudah ditempuh, yang didapat justru kian kesini kian gelap. Bahkan terbilang misterius untuk ukuran mekanisme penyerapan APBD yang hanya sebentuk rutinitas belanja tahunan itu.
Mirip atmosfir yang melingkupi tragedi kemanusiaan “Petrus” tahun 1985. Tiba-tiba semua pihak yang ada kaitan dengan serap kegiatan memilih bungkam. Mulai pejabat level Kepala Bidang hingga Kepala OPD, juga pihak tiga yang terlibat didalamnya, semua memilih bungkam.
Suwignyo bungkam. Muhamad Nasrulloh bungkam. Dan terakhir, Satria Iskandar Setiawan dibawah bendera Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan yang didaulat sebagai lembaga penilai (appraisal) lahan sentra PKL alun-alun Jalan KH Ahmad Dahlan tahun 2021 juga muter-muter lidah yang ujungnya bungkam juga.
Jika dari awal sikap yang dipilih komandan Disdagrin Jombang, Suwignyo, sudah dengan tegas memilih tidak suara, beda halnya dengan Muhamad Nasrulloh. Kepala BPKAD Jombang ini memilih sedikit diplomatis dengan berlindung dibalik urusan tehnis.
Muhamad Nasrulloh menyebut jejak serap anggaran appraisal lahan sentra PKL alun-alun tahun 2021 sudah masuk kamar lawas (SIMDA KEU). Sedang yang pakai saat ini adalah kamar baru (SPID). Hanya itu. Seolah barang yang sudah masuk kamar lawas tidak lagi bisa dibuka.
Yang jelas Muhamad Nasrulloh tidak sedikitpun menunjukkan kesediaan bakal membuka kotak pandora berlabel SIMDA KEU itu. Dimana jejak transaksi dan serap anggaran appraisal lahan PKL alun-alun tahun 2021 ada disana, dan kewenangan membuka kotak pandora ada di tangan dia.
Terakhir, sejak Selasa (7/3/2023) kemarin, Sisco KJJP Satria Iskandar Setiawan yang didaulat sebagai lembaga penilai lahan PKL alun-alun tahun 2021 juga menunjukkan sikap yang terbilang buram. Komitmen untuk membuka dokumen kontrak dengan Pemkab Jombang masih sebatas isapan jempol.
Jika saat ditemui dikantor menunjukkan sikap elegan dan terbuka, namun hingga Rabu malam, janji yang terucap belum mampu dipenuhi. Padahal pada Selasa malam, melalui sambungan telepon, Satria menjanjikan dokumen bakal dikirim Rabu pagi. Nampaknya semua itu hanya sebentuk lips service.
Ada apa dengan Suwignyo? Kalau sikap bungkam yang dipilih itu dimaksudkan sebagai penjelasan bahwa kegiatan appraisal lahan PKL alun-alun tahun 2021 terjadi diluar masa ia memimpin Disdagrin, jelas tidak berdasar. Karena ini hanya urusan arsip dan dokumen. Hari ini, seluruh dokumen dan arsip Disdagrin sejak zaman bahula dipastikan menjadi domain Suwignyo.
Ada apa dengan Nasrulloh? Ia yang biasanya cakap dan selalu memberikan pelayanan terukur terkait serapan APBD Jombang, kali ini memilih sikap aneh. Aneh, karena sikapnya terkesan mengada-ada hanya untuk pembenaran tidak mau membuka kotak pandora.
Tercatat, total pagu untuk alokasi appraisal lahan sentra PKL alun-alun tahun 2021 dan 2022 menyedot APBD sebesar Rp 156 juta. Dari angka tersebut, belum diketahu berapa yang terserap dan berapa bidang yang terappraisal. Dan ketidaktahuan kian menjadi berkabut karena semua yang terkait memilih untuk membuatnya tidak terang. (red/laput/din)
