JOMBANG, Telusur.ID – Demo buruh kali ini merupakan kelanjutan demo sebelumnya. Terhitung sudah tiga kali buruh di Jombang turun ke jalan menuntut kenaikan 10 % UMK 2022.
Sebelumnya, para buruh telah menyampaikan aspirasinya ke Pemda dan DPRD. Merasa tak ada kejelasan akan tuntutannya, hari ini ratusan buruh di Jombang kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 10 persen.
Mereka seolah tak pernah lelah memperjuangkan haknya itu sampai tuntutannya terkabulkan.
Desakan para buruh yang dilakukan di depan Gedung DPRD setempat karena selama dua tahun terakhir, UMK tidak naik akibat dampak dari wabah Covid-19.
Terpantau sejumlah perwakilan buruh tengah melakukan mediasi dengan pimpinan DPRD Jombang maupun Pemkab Jombang di ruang Rapat Paripurna gedung dewan yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim.
Perwakilan buruh ditemui Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi, Wakil Ketua DPRD Farid Alfarisi, Komisi D Dora Maharani, Sekda Senen, dan dari perwakilan Apindo.
“Dua tahun tidak naik upah, ini kenapa, apakah ini sengaja ingin membunuh buruh kemudian menumbuhkan investor, desakan kita tetap naik 10 persen,” ujar Lutfi Mulyono, Koordinator Aksi, saat mediasi, Rabu (24/11/2021).
Sementara itu, Heru Sandy, wakil buruh lainnnya meminta Pemkab Jombang lebih bijak menyikapi penundaan kenaikan UMK yang sudah terjadi dua tahun ini. Seharusnya, kata dia, UMK tetap bisa dinaikkan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan. Mengingat, kebutuhan hidup setiap tahun terus naik.
“Kan bisa step by step. Kesalahan kemarin tidak menaikkan sama sekali. Kalau misalkan 5 persen begitu kan juga tidak memberatkan pengusaha. Jangan sampai tidak naik, karena kebutuhan terus naik,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi mengaku akan menerima aspirasi para buruh tersebut. Usulan tersebut akan tetap ditampung untuk dilakukan kajian.
“Usulan akan kami terima. Saya sebenarnya paham kondisi buruh, bagaimana sulitnya ekonomi,” ujarnya.
