SURABAYA, TelusuR.ID – Setelah adanya ketidakpastian pelaksanaan Muktamar, suhu politik di tubuh NU mulai memanas. Dua kubu disebut terlibat dalam perselihan. Yakni kubu Said Aqwil Siraj (SAS) dan kubu Yahya C Staquf (YCS) yang disebut memiliki agenda masing-masing.
Rencana awal, Muktamar bakal dilaksanakan di Lampung pada kisaran tanggal 23 hingga 25 Desember 2021. Mengingat jadwal tersebut berujung bentrok dengan kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan PPKM level 3 menjelang liburan Nataru (Natal Dan tahun baru), maka rencana awal tersebut perlu dievaluasi.
Terkait penjadwalan ulang, secara tehnis urusan diserahkan kepada empat pihak, yakni Rois am, Katib am, Ketua Tanfidiyah, dan Sekjen. Sedang ke empat pihak disebut terkenal dalam dua kubu. Kubu SAS menginginkan pelaksanaan pada akhir Januari 2022, sedang YCS ingin Mukatmar di langsungkan maju yakni 17-19 Desember sesaat sebelum PPKM level 3 berlangsung.
Celakanya, dua kubu tersebut diduga mewakili dua lembaga penting di tubuh PBNU. Kubu SAS disebut identik dengan pihak Tanfidziyah, sedang kubu YCS identik dengan pihak Syuriah.
Bak bola liar, rumor pun merebak ke segala penjuru mengiringi pertikaian dua kubu. Dari mulai sindir di media hingga rumor yang hanya sebentuk api dalam sekam dikalangan elit NU.
Kubu YCS ingin Muktamar dimajukan karena faktor Kementerian Agama yang dijabat Yaqut Cholil Qaumas yang tak lain adalah adik YCS. Aspek ini dianggap poin plus berupa pengaruh terhadap Muktamirin yang tentu saja menguntungkan YCS. Dari sudut ini, pelaksanaan tahun depan menjadi tidak prospektif karena ganti tahun anggaran dan itu perlu konsolidasi baru.
Polemik yang mulai menghangat mendapat tanggapan dari KH Qodli Syafii Al Hasby, Wakil Rais PCNU Surabaya. Kepada Telusur.id ia menegaskan polemik tidak perlu terjadi bila pihak yang berseteru sanggup menahan diri dan menyerahkan perselisihan kepada pihak Mustasyar.
“Selama ini Mustasyar jarang difungsikan. Sekarang saatnya Mustasyar turun tangan untuk mendinginkan situasi. Persis waktu Rasulullah Muhammad SAW menegur Abu Thorin dalam memperlakukan budaknya, “ucapnya melalui sambungan telepon genggam, Rabu (24/11).
Lebih jauh ia menegaskan bahwa polemik ini tidak perlu terjadi jika saja para pihak paham akan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing organ. Syuriah berwenang mengawasi, memberikan arah kebijakan umum dan mengontrol penyelenggaraan organisasi. Sedang Tanfidziyah mengemban amanah manajerial, memiliki kewenangan administratif dan bertindak keluar atas nama organisasi.
“Dalam organisasi ada etika dan aturan yang harus ditaati. Harus cerdas dan adaptif. Jangan memaksakan kehendak agar dituruti, dan jangan nggondok (marah, red) jika tidak dituruti. Kalau tidak mengerti aturan ya harus belajar lagi dari bawah, “tambahnya bernada koreksi bagi pelaku polemik.
Nahdliyin, sebut KH Qodli, tentu menginginkan pelaksanaan muktamar berlangsung damai dan kondusif. “Kita perlu menjadi contoh bukan saja bagi Indonesia tapi juga dunia internasional. Sebab NU sudah mendunia. bahkan kalau perlu menjadi contoh sampai akhirat, “pesannya menutup wawancara.
Belajar dari pelaksanaan Muktamar Jombang 2015, pesan yang digaungkan Wakil PCNU Surabaya itu menjadi penting sebagai pedoman bagi Muktamirin. Sebab polemik yang berkepanjangan hanya akan merusak organisasi tanpa setimpal pembelajaran dan pencerahan. (Tikno)
